UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DITINJAU DARI ASPEK SINKRONISASI, KONSISTENSI DAN PARTISIPATIF

Nunuk Herawati

Abstract


Penamaman modal mempunyai arti yang sangat  penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, untuk meningkatkan hal tersebut salah satu upaya adalah penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Oleh karena itu dengan adanya Undang-undang  diharapkan  menjadi sumber hukum bagi  teknis pelaksanaan  penananamam modal baik luar dan dalam negeri.

Kebaruan yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dibandingkan Undang-Undang PMA lama antara lain adalah nampak lebih terbuka baik dari cara penanaman modal asing masuk, subyek investor asing yang semakin beragam maupun bidang usaha yang dapat diusahakan penanaman modal asing, serta peranan daerah dalam mengundang penanaman modal asing secara langsung. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga meningkatkan kepastian hukum terutama dalam pelayanan dan pemberian perijinan.

Ditinjau dari  aspek sinkronisasi, UU Penanaman Modal (UU No,25 Tahun 2007) tidak sinkron dengan alinea ke empat UUD  1945. Ditinjau dari aspek konsistensi, UU PM tidak konsisten dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Agraria, serta berbenturan dengan  TAP MPR No.IX tahun 2001. Sedang ditinjau dari aspek partisipatif Sebelum diundangkankannya UUPM, Jaringan Rakyat Miskin menolak Pengesahan RUU Penanaman Modal. Setelah diundangkannya UUPM, beberapa sekelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  mengajukan  judicial review ke Mahkamah Konstitusi

Key Word : UU No.25 Tahun 2007, aspek sinkronisasi, konsistensi, partisipatif.

Full Text:  Subscribers Only

Refbacks

  • There are currently no refbacks.