Pengaruh Evaluasi Tingkat Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
(1) Politeknik Negeri Bandung
(2) Politeknik Negeri Bandung
(*) Corresponding Author
Abstract
Penelitian ini meneliti pengaruh evaluasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang meliputi pembukuan aset tetap, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Penelitian ini juga menganalisis dampat penatausahaan aset tetap terhadap kualitas informasi aset tetap di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan tekhnik analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi menunjukan bahwa penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil evaluasi diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 68,42% yang terdiri dari prosedur pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Penatausahaan aset tetap berdampak terhadap kualitas informasi aset tetap di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian Indra. (2007). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Dedi Nordiawan. (2007). Akuntansi Pemerintah, Jakarta.: Salemba Empat.
Esterberg, Kristin G. Qualitative Methods in Social Research, Mc Graw Hill, New York, 2002
Nasution. (1998). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Tarsito..
Harahap, Sofyan Syafri, (2008). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bandung: Tarsito..
Sekaran, Uma (1992). Research Methods for Business. Second Edition. Southern Illionis University.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif, dan kostruktif. Bandung: Alfabeta.
Sukrisno, Agoes. (2004). “Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)”. Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Susan Stainback, William Stainbcak, Understanding & Conducting Qualitative Research: Kendall/Hunt Publishjing Company, Doubuque Lowa, 1998. (2004). “Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)”. Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Warren, Carl S., James M., Duchac., Jonatahan E., Suhardianto., Noviys., Kalanjati., Devi S., Jusuf., Amir Abdai dan Djakman, Chaerul D. Pengatar Akuntansi Adaptasi Indonesia Edisi 25, Jakarta: Salemba Empat : 2014
Yusuf, Muhammad. (2010). Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keungan Daerah Terbaik. Salemba Empat: Jakarta.
Jurnal dan Skripsi
Agung, Dians Satria. (2017). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Pariaman. Universitas Andalas Padang: Tesis. Tidak Diterbitkan.
Andrian, Ikbar Sumardi. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Skripsi. Diterbitkan.
Christine Monica Saren, Jenny Morasa & Hence N. Wokas. (2016). Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara[Internet], Volume 4 Nomor 4 Halaman 952-963. ISSN 2302-1174. Diunduhdari: [Diakses tanggal 30 Oktober 2019]
Fakhrudin, Agus. (2016). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Di Kabupaten Jember. Universitas Jember Jember: Skripsi. Diterbitkan.
Karim, Fajar Muhammad. (2016). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Batam. Universitas Andalas Padang: Skripsi. Tidak Diterbitkan.
Lucky, Jansen, J, Jullie, & S, Novi. (2018). Evaluasi Penerapan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara [Internet], Volume 13 Nomor 4 2018 Jurnal Riset Akuntansi Going Convern Halaman 592-595. ISSN 2303-1174. Diunduh
dari: [Diakses tanggal 5 Oktober 2019]
Neni, Getruida, J, Jantje, & Kho, Stanley(2018). Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan dan Pelaporan Aktiva Tetap Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara[Internet], Vol 13 No. 2 2018Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Hal.200-209.Diunduhdari: [Diakses tanggal 30 Oktober 2019]
Nufus, Nurhayatun. (2017). Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau. UIN Suska Riau: Skripsi. Tidak Diterbitkan.
Okta, Dwi Kurnianto. (2017). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang. Universitas Hasanudin Yogyakarta: Skripsi. Tidak Diterbitkan
Ramadhano, Esduo, & Darwanis (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. [Internet], Vol 4 No. 2 2019:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JMEKA Hal 215-236). E-ISSN 2581-1002. Diunduh dari : < http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/12233>[Diakses tanggal 5 November 2019]
Rika, Radna Aprianti. (2017). Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor Institut Pertanian Bogor Bogor: Skripsi. Diterbitkan
Sevtimo, Dollar M. (2017). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). Universitas Gajah Mada Yogyakarta: Tesis. Tidak Diterbitkan.
Undang-undang dan Peraturan Lainnya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 181/PMK. 06 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Standar
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Pengelolaan Keungan Daerah
Dokumen
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual
DOI: https://doi.org/10.36587/probank.v6i1.843
Article Metrics
Abstract views: 730 | PDF views: 613Refbacks
- There are currently no refbacks.
© ProBank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan | View Probank Stats |