THE ROLE OF ORIGINAL REGIONAL INCOME AND BALANCE FUNDS IN EFFECTIVE CAPITAL SHOPPING TO INCREASE REGIONAL INDEPENDENCE IN CENTRAL PROVINCE

Mulyadi Mulyadi(1*) , Endah Nawangsasi(2)


(1) STIE AUB Surakarta
(2) STIE AUB Surakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


His study aims to analyze the role of Local Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and SiLpa on Capital Expenditures in Districts/Cities in Central Java Province 2016-2017. The population in this study amounted to 35 districts/cities in Central Java. The sampling technique in this study used purposive sampling and obtained a sample of 33 districts/cities in Central Java. The data analysis technique used is multiple linear regression. The  results showed that the Regional Revenue and the Difference in Budget Financing have a positive and significant effect on capital expenditure, then the General Allocation Fund and the Special  Allocation Fund have a positive but not significant effect on capital  expenditure. The results of the determination test show that capital  expenditure is influenced by variables Independent of 79.5% and  the remaining 20.5% explained by variables outside this study. So the highest contribution is PAD in contributing to Capital Expenditures, because the contribution of the Balancing Fund, namely the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund, is relatively small, meaning that the dependence on the Central Government is small,so the conclusion is that the higher the Regional Original Revenue, the greater the authority of the regional government in implement policies so that the region can be independent.

Keywords


Capital Expenditure, Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Difference in Budget Financing (SiLpa)

Full Text:

Untitled

References


Ade, Imron, Rosadi Dan I D.G., Dharma, Suputra.(2017). Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum Dan Silpa Pada Alokasi Belanja Modal

Adi, Priyo Hari, dan Harianta, David.2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.

Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Arif, Purnama.(2014). Pengaruh Dana AlokasiUmum (Dau), PendapatanAsli Daerah (Pad), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013

Badan Kebijakan fiscal kementrian keuangan RI.Kajian SiLPA.Diambil dari:http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp?id=20170616145023475559543

Bastian, Indra. 2003. Sistem Akuntansi Publik Konsep untuk Pemerintahan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.

Berdesa. 2018. Apa itu SiLPA dan SILPA dan apa hubungannya dengan APBD. Diambil dari :http://www.berdesa.com/apa-silpa-dan-silpa-dan-apa-hubungannya-apbd/ (9 Januari 2018)

Dini Arwati, dan Novita Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat.

Efendi, Jikwa.,et al . Pengaruh Pendapatan Transfer dan SiLPA terhadap belanja modal di Kabupaten Membrano Tengah

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivarite dengan program SPSS 19 Edisi 4. Jakarta:Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Hanif Nurcholis.2007 Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah.Jakarta.Grasindo

Jensen, M. C., &Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics,V.3,No.4.

Kusnandar dan Dodik Siswantoro, Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Made,Ari,Juniawan dan Ni,Putu,Santi,Suryantini. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Bali

Mahmudi.2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga. Mahmudi. 2011. Akuntansi sektor publik. UII Press, Yogyakarta.

Muhammad Fadli, Ethika, Dandes. 2014. “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( study kasus pada Provinsi Sumatera Barat periode 2009-2013)

Mardiasmo. 2002. Akuntansi sector publik, Yogyakarta

Noordiawan, Deddi.2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.

Nuarsia, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU, dan, DAK Terhadap Belanja Modal.Acounting Analysis Journal 2 (1).

Nur Indah Rahmawati.2010. pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Oktora, Fahri Eka dan Winston Pontoh.2013.Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal pada pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.Jurnal Accountability Vol : 2. N0. 1

Om Makplus. 2015. Dana Bagi Hasil (DBH). Diambil dari:http://www.definisi- pengertian.com/2015/06/pengertian-dana-bagi-hasil-dbh.html ( 28 Juni 2015)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Prima Mawitjere. 2013. Pendapatan Asli Daerah. Diambil dari:https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/. (26 maret 2013)

Rihfenti, Ernayani.(2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)

Rudi, Hermawan.(2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015).

Siska, Puspita, Dewi dan Suyanto. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah.

Sukarno, Wiranta.2013. Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Syaiful.2006.Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanka Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan, Artikel.

Undang-undang No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darusalam.

Undang-undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.




DOI: https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.505

Article Metrics

Abstract views: 277 | Untitled views: 247

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


 
©  ProBank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan
View Probank Stats